2.350 PNS & TNI Pindah dulu ke ibu kota baru, bolehkah saya menolak?

Jakarta, CNBC Indonesia – Ahmad Doli Kurnia, Ketua Panitia Khusus RUU IKN (Pansus), mengatakan RUU itu Ibu kota Negara (IKN) bisa disahkan awal tahun depan, antara Januari. Satas permintaan pemerintah.

“Awal tahun (undang-undang). Jadi sekarang masa percobaan kita tanggal 16 (Desember), tutup, dan 11 Januari (masa percobaan 2022). Sekarang sampai Februari, ya, di antaranya (pengesahan undang-undang IKN)” Hal itu dikatakannya saat ditemui pada Kamis (12 September 2021) di Gedung DPR RI.

Pemindahan dilakukan secara bertahap. Pejabat (PNS), TNI dan Polri akan pindah ke ibu kota baru terlebih dahulu.

Kantor Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan bahwa relokasi beberapa pegawai negeri sipil (PNS) atau organisasi sipil nasional (ASN) ke ibu kota baru akan dimulai tahun depan. Untuk itu, dibutuhkan anggaran sebesar 5,5 miliar rupiah.

Pj BKN Bima Haria Wibisana mengatakan anggaran tersebut dibutuhkan untuk relokasi 2.350 PNS pada 2022.

“Program prioritas kedua BKN adalah Pemetaan, yang mengevaluasi potensi dan kapasitas ASN untuk relokasi ASN ke Ibu Kota Baru, menargetkan 2.350 orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rs 5,5 miliar,” katanya. Rapat kerjasama dengan Komite II DPR RI.

Direncanakan juga relokasi anggota TNI-Polri pada tahun 2023. Namun sejauh ini belum jelas berapa orang yang akan direlokasi terlebih dahulu.

Pembangunan Nasional atau Bappenas Perwakilan Bappenas Wilayah Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan alasan TNI-Polri bergerak lebih dulu karena kedua instansi tersebut menjamin keamanan di wilayah Kalimantan bagian timur.

“Ini studi pendahuluan ya? Transfernya baru 2023, dan TNI dan Polri yang pertama bergerak untuk keamanan. Kita Agustus 2024 (seremoni pernyataan), tapi kita sudah kekurangan. Jadi kita harus menetapkan prioritas. Sekali lagi, yang penting pemerintah bisa jalan. Itu persiapannya,” kata Rudi dalam konferensi pers belum lama ini.

Baca Juga:  Cara mengatasi format request flash disk tanpa kehilangan data

Bisakah itu ditolak?

Belum lama ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, ini tugas negara.

“tidak(bergerak) silahkan keluar. Kami ingin seperti TNI, Polri sesuai dengan misi kami. Kalau tidak mau, pergilah,” kata Tjahjo.

[Gambas:Video CNBC]

(tidak diketahui/tidak diketahui)


Terimakasih Ya sudah membaca artikel 2.350 PNS & TNI Pindah dulu ke ibu kota baru, bolehkah saya menolak?

Dari Situs Fikrirasy ID