Pajak alami untuk orang yang menggunakan fasilitas mewah di kantornya

zawafos.com – Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan menjadi metode reformasi struktural dan keuangan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan tersebut mendukung cita-cita bangsa Indonesia. penghasilan tinggi Ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045

Apalagi penerimaan pajak sebesar 10,2%, turun hanya 8,33% dibandingkan rata-rata selama lima tahun terakhir. Defisit dan rasio utang juga meningkat signifikan.

“Jadi pajak adalah dimensi yang sangat kompleks. Pendapatan harus naik, tapi kita harus peka dan peka dan tanggap terhadap kebutuhan ekonomi,” ujarnya pada Sosialisasi UU HPP di Bali, Jumat (19/11).

UU HPP memungkinkan sistem perpajakan memiliki tata kelola, keadilan, dan kepastian hukum yang lebih baik. Menteri Keuangan menilai peraturan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Seorang wanita bernama Annie juga menjelaskan berita tentang pajak natura dan fasilitas kantor. Dia memastikan pajak itu hanya dikenakan pada tingkat pekerja tertentu. Artinya, pejabat tinggi yang telah diberikan fasilitas mewah di kantor.

“Untuk pajak dalam bentuk barang, hak milik sekarang dikenakan pada semua fasilitas kantor. Tapi itu salah. kami hanya akan memberikan maksimum yakin. Ada banyak keuntungan menjadi CEO. Biasanya jumlahnya sangat banyak. Tapi bagaimana pekerja bisa dikenai pajak begitu mereka memiliki fasilitas laptop? tidak begitu,” katanya.