Koalisi masyarakat sipil untuk akses keadilan kesehatan mendesak pemerintah untuk menunda dosis ketiga vaksin Coronavirus (Covid-19) atau pemacu Diluncurkan di beberapa kabupaten/kota pada 12 Januari 2022.
Solidaritas yang terdiri dari 29 kelompok itu mengatakan, masih banyak warga di berbagai daerah yang belum mendapat suntikan pertama dan kedua. Disarankan untuk menerima vaksin corona terlebih dahulu secara merata kemudian dilanjutkan dengan dosis ketiga.
Firdaus Ferdiansyah, anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan Firdaus Ferdiansyah mengatakan dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/10), “Rencananya sebenarnya melindungi masyarakat yang belum pernah divaksinasi terhadap infeksi. lebih rentan dan meningkatkan risiko kematian.” /Satu).
Firdaus menjelaskan, hingga Minggu (9/1), angka vaksinasi sekunder di Indonesia masih tergolong rendah, yakni 56,09%.
Tingkat vaksinasi lansia hanya 43,53%. Selain itu, ada sekitar 6,8 juta lansia yang belum divaksinasi sama sekali.
Jumlah tersebut belum termasuk kelompok rentan seperti penduduk dengan penyakit penyerta, ibu hamil, masyarakat Aborigin dan penyandang disabilitas. Sejauh ini, pemerintah pusat belum memberikan data cakupan vaksinasi bagi masyarakat rentan.
“Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi massal dan penerimaan vaksin,” ujarnya. Padahal, propagasi lokal Omicron sudah terjadi,” katanya.
Firdaus juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur pengiriman vaksin primer dan sekunder untuk mencapai pemerataan.
Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan vaksin yang merata dan proporsional di setiap daerah dan vaksin mudah diakses oleh semua orang.
penguat antivirus gratis
Sementara itu, Agus Sarwono, anggota Transparency International Indonesia, merekomendasikan agar program booster vaksin COVID-19 di Indonesia diberikan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Perencanaan vaksin berbayar hanya menguntungkan mereka yang mampu membeli vaksin, sedangkan masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan vaksin tersebut,” kata Agus.
Menurut Agus, rencana pemerintah untuk memberikan vaksin booster berbayar bagi masyarakat yang tidak berhak mendapatkan bantuan donasi akan menghambat pencapaian tujuan imunisasi dan meningkatkan kekebalan masyarakat.
Memang, Konstitusi, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Karantina Kesehatan mewajibkan pemerintah untuk memberikan akses yang sama ke perawatan kesehatan, termasuk imunisasi.
Ia mengatakan, vaksin saat ini diperoleh secara gratis melalui kerja sama bilateral dan multilateral antar negara, serta pembelian langsung menggunakan dana APBN. Dengan begitu, pemerintah seharusnya tidak mengizinkan perdagangan vaksin Covid-19 di Indonesia.
“Itu tidak terlihat bagus dan tidak pantas. Orang miskin perlu mendapatkan tembakan ketiga lagi,” katanya.
(Waktu/BMw)
[Gambas:Video CNN]
Terimakasih Ya sudah membaca artikel Meminta pemerintah untuk menunda program booster karena distribusi imunisasi yang tidak merata
Dari Situs Fikrirasy ID
