Pemulihan ekonomi, Menkeu: Defisit APBN kemungkinan hanya 5% pada 2021

APBN memperkirakan defisit akan jauh lebih kecil. 5,7% dari PDB dari APBN, sekarang sekitar 5%.

JAKARTA (ANTARA) – Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan momentum pemulihan ekonomi terus meningkat dan defisit APBN berpotensi mencapai sekitar 5% dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini.

Angka tersebut jauh di bawah target APBN 2021 sebesar 5,7% dari PDB.

“Dari APBN kita harapkan defisitnya jauh lebih kecil. 5,7% dari PDB dalam APBN, sekarang kita kurangi menjadi sekitar 5%. Kita lihat angka finalnya dalam dua hari ke depan.” Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada Dialog Khusus Refleksi Akhir Tahun TVRI di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengatakan pemulihan ekonomi yang cepat tercermin dari penerimaan pajak nasional hingga November, dengan penerimaan pajak bea dan cukai melebihi 25% dan penerimaan pajak nasional tidak kena pajak (PNBP) meningkat signifikan dari 26% menjadi 19,4%.

Dia juga mengatakan dalam APBN minggu ketiga Desember 2021 bahwa semua penerimaan melebihi target dan sisa belanja terkonsentrasi dan seimbang pada aspek yang paling penting.

Salah satu penyebab peningkatan impor nasional yang cukup signifikan adalah kenaikan harga atau ledakan komoditas Dengan kata lain, negara-negara maju mengalami pemulihan ekonomi, yang meningkatkan kebutuhan bahan.

Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN Turun ke Rp 611 Triliun pada November 2021.

“Ini memberikan tambahan pendapatan pajak, bea keluar atau PNBP dalam bentuk royalti,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, percepatan pemulihan ekonomi tidak hanya mengurangi defisit APBN, tetapi juga mengurangi jumlah surat utang yang akan diterbitkan tahun ini lebih dari Rp300 triliun.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan defisit APBN tahun 2022 kemungkinan akan terealisasi kurang dari 4,8% dari PDB yang diproyeksikan karena sudah memiliki basis yang kuat pada tahun 2021.

Menurutnya, pendapatan negara yang kuat untuk tahun 2021 masih ada. ledakan komoditas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan menjadi motor penggerak pendapatan tahun depan.

Namun dia yakin pemerintah akan tetap waspada tahun depan, mengingat COVID-19 masih ada dan masyarakat masih membutuhkan langkah-langkah stimulus berikut. pemacu vaksinasi.

“Perdagangan internasional akan tetap kuat, tapi tidak sekuat 2021. Di sisi lain, di negara maju inflasi dan kenaikan suku bunga tinggi, demikian juga kenaikan nilai tukar atau suku bunga,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani memperkirakan defisit APBN bisa mencapai 5,1% dari PDB pada 2021.

Wartawan: Astrid Faidlatul Habiba
Editor: Risbiani Fardaniah
HAK CIPTA © ANTARA 2021