Buruh vs Manajemen Pertamina Bingung, DPR Tawarkan Dialog dan Kompromi Terbuka

Fikrirasy.ID – Komite VII Anggota DPR RI Mulyanto, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan PT. Pertamina (Persero) harus membuka pintu dialog dan kompromi.

“Karena dikhawatirkan ancaman itu jika diterapkan dengan baik dapat menimbulkan gangguan lebih lanjut bagi masyarakat,” kata Mulyanto dalam keterangan yang dirilis di Jakarta, Selasa (28 Desember 2021).

Mulyanto meminta para pihak yang bersengketa untuk berunding untuk mencari solusi terbaik.

Untuk itu, kata dia, FSPBB dan Pertamina harus terbuka dan objektif dalam membahas isu-isu yang ada. Jangan sampai masalah yang muncul menjadi masalah sosial.

Baca juga:
Premium dan Pertalite dihapus. Demikian gambaran Pertamina.

“Kami mendesak jajaran Pertamina untuk segera memulai pembicaraan dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada,” ujarnya.

Mulyanto menilai kebutuhan FSPBB merupakan hak pekerja dan harus dihormati dan Pertamina harus merespon dengan tepat kebutuhan tersebut.

Ia mengingatkan, kebutuhan BBM di masyarakat sangat tinggi, sehingga perlu dipastikan pasokan BBM ke masyarakat luas tidak terganggu.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Mulyanto menjelaskan bahwa intinya adalah pekerja membutuhkan transparansi dan komunikasi yang baik dengan pengurus.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memastikan kebijakan kerja gesit yang berdampak pada pengaturan mekanisme kerja fleksibel pekerja telecommuting tidak diatur oleh manajemen, sehingga tidak dipotong dari gaji pekerja.

Baca juga:
Pertamina Hilangkan Premium dan Pertalite, PKS: Jangan Malas Ikuti Standar Orang Lain

Senior Vice President Human Capital Development Pertamina Tajudin Noor mengatakan, informasi tersebut disampaikan kepada seluruh insan Pertamina dalam Buletin 13 Desember 2021.

“Sejauh ini, tidak ada satu pun pekerja yang mengalami pemotongan gaji,” kata Tajudin dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Minggu (26/12).

Tajudin menjelaskan, pihaknya saat ini sedang mengkaji program kerja agile bagi pegawai Pertamina Holding kantor pusat yang bekerja dari rumah dan mampu bekerja dari rumah.

Menurutnya, kebijakan tersebut untuk beradaptasi dengan pascapandemi Covid-19. Tajudin mengatakan, “Fleksibilitas ini diberikan untuk memberikan kenyamanan kepada operator dengan memberikan mereka pilihan untuk memilih pola kerja dengan mekanisme Work From Office (WFO) atau Work From Home (WFH) yang diharapkan dapat memberikan kinerja yang lebih baik.” Dia berkata. (sumber: di antara)