Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Menargetkan pendapatan Rp 1.846 T pada 2022, Sri Mulyani tidak memasukkan dampak UU HPP.

Fikrirasy.ID.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target penerimaan negara dalam APBN 2022 yang mencapai Rp1.846,1 triliun tidak memperhitungkan dampak dari undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP).

“Menanggapi UU APBN yang telah ditetapkan bersama DPR, kami melihat implementasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sisi penerimaan negara. menghitung “Itu belum menjadi pertimbangan untuk target penjualan 2022,” kata Sri Mulyani di kantor kepresidenan Jakarta, Senin. 29 November 2021.

Dalam agenda reformasi perpajakan yang sedang berlangsung, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan sejumlah upaya untuk membantu pencapaian pajak nasional, terutama target perpajakan tahun 2022.

“Dalam reformasi pajak ini, kami akan memperluas basis pajak dan mengukur serta memilih insentif keuangan. Ekosistem Logistik Nasional Memperbaiki sistem logistik nasional. Sri Mulyani mengatakan akan mendongkrak pendapatan dari sumber daya alam, terutama ketika harga bahan baku membaik.

Penerimaan pajak nasional ditargetkan mencapai Rp 1.846,1 triliun pada tahun 2022, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.510 triliun dan penerimaan pajak negara tidak kena pajak (PNBP).PNBP) subsidi sebesar Rp335,6 triliun dan Rp0,56 triliun.

Sementara itu, dari sisi belanja negara, pemerintah menganggarkan Rp2.714,2 triliun untuk belanja negara pada 2022, di mana belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.944,5 triliun dan transfer keuangan daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp769,6 triliun. .



Terimakasih Ya sudah membaca artikel Menargetkan pendapatan Rp 1.846 T pada 2022, Sri Mulyani tidak memasukkan dampak UU HPP.

Dari Situs Fikrirasy ID

Baca Juga:  Pengusaha Tantang Kebijakan Revisi UMP Anies ke PTUN Minggu Ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *