Profil Bendungan Bintang Bano senilai Rp 1,440 triliun, dimulai oleh Jokowi

Fikrirasy.ID.CO, Jakarta – Pelantikan Presiden Joko Widodo atau Joko Widodo bendungan Jumat, 14 Januari 2022, Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, Kecamatan Brang Rea. Bendungan ini merupakan bendungan ke-29 yang dibuka Jokowi sejak 2015.

Biaya pembangunannya mencapai triliunan rupiah dan butuh waktu sekitar enam tahun untuk memulainya. Ia mengatakan, “Alhamdulillah bisa digunakan setelah selesainya Bendungan Bintang Bano yang dibangun dengan biaya Rp 1,44 triliun dari tahun 2015.” jokowi Dalam keterangan tertulis pada Jumat, 14 Januari 2022.

Pada upacara penyelesaian bendungan, Menteri Perumahan Rakyat (engah) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah. Kemudian ada anggota Komite V DPR RI Suryadi Jaya Purnama dan anggota Komite IV DPR RI M. Syafrudin, serta Bupati Sumbawa Barat HW Musyafirin.

Presiden berharap Bendungan Bintang Bano berkapasitas besar mampu menjaga ketersediaan air, kebutuhan air baku, dan ketahanan pangan.

“Bendungan ini memiliki kapasitas yang sangat besar yaitu 76 juta m.^tiga Ini memiliki luasan banjir 256 hektar dan kemampuan mengairi 6.700 hektar sawah, ”kata Jokowi.

Menurutnya, membangun bendungan di seluruh tanah air adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian, dan kedaulatan. Dan ketersediaan air yang cukup adalah kunci untuk mencapai semua itu.

Menteri PUPR Basuki berharap Bintang Bano bisa menjadi role model pembangunan bendungan yang menjaga kelestarian lingkungan alam. Basuki melihat bendungan itu masih dikelilingi hutan lebat dan tidak merusak sisa bangunan di perbukitan dan tebing.

“Kami memeriksa dampaknya pada air sehingga transparan, tidak coklat. Ini harus dipertahankan, dan peran pemerintah daerah juga untuk melestarikan hutan dan alam di sekitarnya,” kata Basuki.

Menurut Musyafirin, pembangunan bendungan Bintang Bano dimulai pada 2008 oleh pemerintah setempat. Hingga 2012, proyek tersebut terhenti karena minimnya anggaran dari pemerintah daerah. Akhirnya Pemda Sumba dan Dalat datang ke Dinas PUPR untuk melanjutkan pembangunan. Jika Presiden Jokowi menjabat, pemerintah pusat bersedia melanjutkan pembangunan Bendungan Bintang Bano.