Persatuan Sindir Ridwan Kamil tentang kebangkitan UMP DKI

Jakarta, CNN Indonesia —

Persatuan pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyindir Gubernur Jawa Barat, Leadwan Camille Terkait dengan kenaikan UMP (Upah Minum Negara) sebesar 5,1% atau Rp 225.667 di DKI Jakarta 2022.

Ketua KSPI Said Iqbal meminta seluruh gubernur Indonesia, terutama Ridwan Kamil, Gubernur ternama Emil, untuk mengambil keputusan serupa. Menurut Iqbal, jika UMP tidak diubah, gubernur dapat mengubah upah minimum kota/kabupaten (UMK) atas permintaan kepala daerah masing-masing.

Dia mengatakan dalam konferensi pers online bahwa “atas nama undang-undang, saya mendesak sekali lagi harus didahulukan dari politik” dan bahwa “semua cabang di wilayah Republik Indonesia harus merevisi nilai UMK, kabupaten/kota. upah minimum kota.” , Sabtu (18/12).

“Kerut [Ridwan Kamil] Hukum harus didahulukan dari kepentingan politik,” imbuh Iqbal.

Menurutnya, Emil harus berani memenuhi keinginan beberapa kepala daerah di daerahnya untuk meningkatkan UMK. Desakan peningkatan UMK di Jabar sebelumnya disampaikan kepada Walikota Bekasi oleh Bupati di Karawang, Bekasi, Subang dan Purwakarta.

“Bupati Karawang merekomendasikan kenaikan 6,7% di UMK Karawang. Bupati Bekasi memutuskan untuk merekomendasikan 5.” [koma] Persentase kenaikan UMK Bekasi. Begitu pula dengan Wali Kota Bekasi. Bogor,” ujarnya.

Selain Jabar, Iqbal menyampaikan desakan peningkatan UMK ke Kalsel kepada para gubernur Banten, Jateng, Jatim, Sumut, dan Kepri.

Dia mendesak gubernur untuk menempatkan undang-undang di atas kepentingan politik dengan menaikkan upah minimum sesuai dengan keputusan MK.

“Kami meminta kepada Gubernur Jabar, Banten, Jateng, dan Jatim untuk menaikkan UMK sesuai dengan rekomendasi sebelumnya dari masing-masing bupati dan walikota di provinsi tersebut,” ujarnya.

ancaman pemogokan massal

Iqbal mengancam sekelompok buruh akan mogok massal jika tuntutan kenaikan UMK tidak dipenuhi. Dia mengatakan aksi tersebut akan dimulai pada 22-23 Desember dan akan berlanjut setelah liburan Natal dan Tahun Baru pada 5 Januari.

Aksi ini dilakukan serentak di beberapa daerah dan dihadiri ratusan ribu hingga jutaan pekerja.

“Kegiatan produksi dibenarkan undang-undang, mogok konstitusional akan dilakukan oleh ratusan ribu atau jutaan pekerja di luar DKI dan Yogyakarta,” katanya.

(Minggu/PM)

[Gambas:Video CNN]