Pemerintah akan mendistribusikan 15,1 juta kiloliter solar pada 2022.

Penetapan kuota tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan negara.

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo untuk mendistribusikan 15,1 juta kiloliter solar pada 2022.

Direktur BPH Migas Erika Retnowati mengatakan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, “keputusan kuota ini mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan negara.”

Penetapan kuota tersebut diatur dalam Instruksi No. 102/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 dan No. 103/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tanggal 27 Desember 2021.

Erika mengatakan, penetapan kuota didasarkan pada usulan kebutuhan solar tahun ini oleh pemerintah daerah, data realisasi distribusi solar Pertamina Patra Niaga dan AKR Corporindo tahun lalu, dan konsensus dalam rapat pemangku kepentingan.

Pemerintah berencana memasok 480.000 kiloliter minyak tanah di samping kuota solar 15,1 juta kiloliter tahun ini.

Dalam hal terjadi peningkatan permintaan atau gangguan distribusi di wilayah tertentu, Pertamina Patra Niaga dan AKR Corporindo dapat menyesuaikan kuota antar distributor di wilayah yang sama sepanjang tidak mempengaruhi total kuota di wilayah tersebut.

Dalam melakukan perubahan kuota regional, Pertamina harus melaporkan kepada BPH Migas dalam waktu satu bulan sejak perubahan agar kuota dapat sesuai dengan target sehingga kuota jenis BBM dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak. mengerti

Selain itu, hasil rapat komite memutuskan untuk mengklasifikasikan minyak tanah dan solar yang melebihi kuota sebagai bahan bakar umum daripada bahan bakar tetap.

BPH Migas mengatur dan menentukan ketersediaan dan pendistribusian BBM sesuai misinya serta memastikan solar yang tepat sasaran dan tepat sasaran.

Wartawan: Sugiharto Purnama
Editor: Ahmad Buchori
HAK CIPTA © ANTARA 2022