PDIP Tak Kecewa Gerindra, Putus Kontrak

Jakarta, CNN Indonesia —

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani Pihaknya mengaku tidak kecewa dengan Partai Demokrasi Indonesia Konflik (PDI-P).PDIP) Pelanggar Slate Agreement terkait Pilpres 2014.

Muzani mengatakan perjuangan untuk mencapai tujuan politik tidak boleh menimbulkan kekecewaan dan sakit hati. Ia mengatakan, pihaknya mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

“Saya percaya tidak boleh ada kekecewaan, tidak ada luka, perjuangan untuk mencapai tujuan politik, karena yang kita promosikan adalah persatuan, kebersamaan. Indonesia terlalu besar dan masalahnya terlalu kompleks. Dalam program itu, kata Muzani, Ruang redaksi memuat program dengan topik ‘Peluang Duet Prabowo-Puan di Pilpres 2024’. CNN Indonesia TV, Senin (20/12).

Muzani mengatakan memperjuangkan tujuan politik membutuhkan pendekatan berpikiran terbuka satu sama lain. Menurut dia, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, telah berulang kali mengingatkan agar tidak ada dendam di antara anak-anak negara.

“Kita harus menunjukkan kepada bangsa dan negara Indonesia bahwa kita adalah negara yang menerima pengampunan besar,” katanya.

Wakil Ketua MPR mengatakan: “Jangan ada masalah atau masalah dengan diri kita sendiri, dengan diri kita sendiri atau dengan apa pun, dan itu tidak menjadi hambatan bagi tujuan perjuangan politik kita.”

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak pernah meninggalkan Gerindra. Menurutnya, situasi pada Pemilu 2014 dan 2019 merupakan dinamika politik.

“Kami tidak pernah ketinggalan dalam dinamika politik dan respon terhadap dinamika politik itulah yang membuat PDIP dan Gerindra berbeda pada pemilu 2014 dan 2019,” ujarnya.

Namun, Hasto mengatakan Prabowo akhirnya bisa bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi berkat pengakuan atas kepentingan nasionalnya dan dorongan dari Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Tetapi dengan pengakuan negara dan kepentingan rakyatnya serta dorongan dari Megawati, Prabowo dapat bergabung dengan pemerintahan Jokowi,” katanya.

Sebagai referensi, Megawati dan Prabowo menandatangani Slate Agreement sebagai duet capres dan cawapres pada Pilpres 2009.

Prabowo awalnya menginginkan perannya sebagai wakil presiden untuk memperkuat perannya sebagai perdana menteri. Namun, Megawati menolak usulan tersebut karena inkonstitusional.

Kesepakatan itu akhirnya diterima karena Prabower berjanji untuk mendukungnya sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2014, sebagaimana diatur dalam paragraf 7 kesepakatan. Namun kenyataannya, PDIP mendukung Jokowi dalam pemilihan presiden 2014.

(mt/fra)

[Gambas:Video CNN]